BERITA PAJAK : FIFA Matchday Indonesia vs Argentina Sampai Orang Kaya & Ekonomi Digital

Berpotensi Sumbang Penerimaan Pajak Rp 28 Miliar, FIFA Matchday Indonesia vs Argentina

JAKARTA. Pertandingan sepak bola Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan Argentina dalam laga FIFA Matchday pada 19 Juni mendatang akan menambah penerimaan pajak.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan laga uji coba yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut akan menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 28 miliar.

“Terdapat pula potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp 28 miliar,” dikutip dari Laporan LPEM FEB UI, Minggu (18/6).

Saat dikonfirmasi, Peneliti LPEM FEB UI, Yusuf Reza Kurniawan mengatakan, jenis pajak yang akan menyumbang dari gelaran FIFA Matchday tersebut adalah jenis pajak yang ditanggung pelaku usaha, seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Hal ini dikarenakan para pelaku usaha akan meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan barang dan jasa selama momentum tersebut.

“Pendapatan pajak tersebut adalah kenaikan potensi pajak ketika pelaku usaha meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan barang dan jasa karena adanya FIFA Matchday tersebut,” ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (18/6).

Mengutip dari laporannya, sektor yang paling banyak menyumbang penerimaan pajak pada penyelenggaraan FIFA Matchday Indonesia adalah industri pengolahan dengan sumbangan Rp 7,1 miliar.

Kemudian, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp 4,5 miliar, serta sektor perdagangan besar dan eceran dengan sumbangan Rp 3,3 miliar.

Sasaran 'Tembak' Kantor Pajak: Orang Kaya & Ekonomi Digital

Indonesia – Pemerintah mengarahkan kebijakan umum perpajakan tahun 2024 untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar dapat melewati berbagai tantangan. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2024 telah disusun enam kebijakan teknis pajak tahun 2024.

Kebijakan yang pertama dengan menindaklanjuti pelaksanaan reformasi perpajakan UU HPP. Nantinya, pemerintah akan melakukan optimalisasi perluasan bisnis pemajakan.

Kemudian, dilakukan penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka menjangkau seluruh potensi di tiap wilayah. Ketiga, fokus pada kegiatan perencanaan penerimaan yang lebih terarah dan terukur.

“Fokus kegiatan perencanaan penerimaan yang lebih terarah dan terukur melalui implementasi penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital,” dikutip CNBC Indonesia, Senin (22/5/2023).

Selanjutnya, melakukan optimalisasi implementasi core tax system. Hal ini dengan menekankan pada perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data yang berbasis risiko, dan tindak lanjut kegiatan interoperabilitas data pihak ketiga.

Kelima, akan dilakukan penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan digital forensics. Terakhir yaitu pemberian insentif pajak yang terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu serta memudahkan investasi.

Tercatat, penerimaan pajak periode 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 8,9% per tahun. Meski, sempat terkontraksi 19,6 persen (yoy) pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang mempengaruhi pajak periode 2019-2022 yaitu adanya dampak perang dagang dan gejolak geopolitik di beberapa kawasan dunia serta pandemi Covid-19.

Pemerintah telah menyusun kebijakan umum perpajakan tahun 2024. Hal ini diantaranya mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan, memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum, menjaga efektivitas implementasi UU HPP, serta insentif perpajakan yang terarah dan terukur untuk mendukung iklim daya saing usaha dan transformasi ekonomi yang lebih tinggi.